Arsip Blog

Saatnya Menagih Janji

Seputar Indonesia

1 Februari 201

SERATUS hari sudah pemerintahan SBY-Boediono berjalan. Seratus hari yang lalu pula SBY-Boediono mencanangkan program 100 hari pertama masa pemerintahannya.

Kini, saatnya rakyat Indonesia menagih janji yang telah terucap. Jika kita masih ingat, terdapat 15 program kerja yang pada akhirnya dijadikan sebagai program 100 hari pemerintahan SBY-Boediono.Program tersebut di antaranya ialah melanjutkan program pendidikan nasional,kesehatan masyarakat,program penuntasan kemiskinan, menciptakan lebih banyak lagi lapangan kerja bagi rakyat Indonesia, melanjutkan program pembangunan infrastruktur perekonomian Indonesia, meningkatkan ketahanan pangan dan swasembada beras,gula,jagung, dan sebagainya.Selanjutnya menciptakan ketahanan energi dalam menghadapi krisis energi dunia, menciptakan good government dan good corporate governance, melanjutkan proses demokratisasi, melanjutkan pelaksanaan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, pengembangan teknologi, perbaikan lingkungan hidup, dan pengembangan budaya bangsa. Jika dievaluasi, masih banyak program yang belum berjalan.

Bahkan ada kebijakan yang justru berpotensi melemahkan beberapa program tersebut.Salah satunya ialah kebijakan pemberlakuan ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA).Kesiapan pemerintah dalam menghadapi ACFTA masih sangat kurang. Beberapa ekonom menilai, seharusnya pemerintah memperkuat dahulu pasar domestic nya agar bisa bersaing. Dari sisi penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, pemerintah juga belum menunjukkan tajinya.

Kelambanan dalam mengusut kasus Century yang terus berlarut-larut, kriminalisasi terhadap KPK, dan ketidaksinergian antarlembaga hukum membuat proses hukum yang ada menjadi tidak optimal.Padahal sejak awal pemerintahan,bukankah pemerintah sudah berjanji akan segera membuka kasus Century ini seterangterangnya? Namun kenyataannya partai penguasa belum mampu bertindak sebagai pengawal rakyat.Ini terlihat sangat jelas di sidang Pansus Century.

Akhir-akhir ini pemerintah kian menggembar-gemborkan “keberhasilan kinerja pemerintah tidak relevan jika dilihat dari 100 hari pertama masa pemerintahan”. Hal ini memang benar adanya, tapi rakyat kini juga cerdas melihat apa yang seharusnya dinilai. Kita sebagai rakyat Indonesia tentu bukan mengevaluasi lima tahun kinerja SBY-Boediono karena belum ada yang harus dievaluasi, melainkan 100 hari pertama pemerintahan.

Hal ini patut dievaluasi karena pemerintah sendirilah yang mengusung program 100 hari pertama ini. Kita tentu berharap, evaluasi 100 hari pertama kinerja SBY-Boediono ini bisa dijadikan bahan koreksi bagi pemerintah, bukan disalahartikan sebagai hal yang berbau politis. Semoga evaluasi yang dilakukan berbagai kalangan di Tanah Air mampu mengingatkan pemerintah agar senantiasa berjalan pada koridornya. (*)

Hifdzi Ulil Azmi
Mahasiswa Jurusan Farmasi,
Fakultas MIPA Universitas Indonesia