Arsip Blog

Tegakkan Independensi Hakim

Seputar Indonesia, 22 Desember 2009

Zaman sekarang, sistem peradilan yang benar-benar memihak pada keadilan begitu sangat dirindukan. Betapa tidak, telah kita ketahui bersama, banyak kasus hukum yang sudah jelas-jelas memakan uang negara tidak terselesaikan secara optimal. Beberapa kasus yang seharusnya diproses lebih lanjut ke meja hijau dengan sangat menyesal harus dinyatakan vonis bebas. Padahal, bukti-bukti yang mendukung untuk melanjutkan perkara ke tahap berikutnya sudah ada. Heran, bingung, bahkan kesal. Begitulah yang dialami oleh rakyat dalam menanggapi kasus yang tak terselesaikan semacam ini.

Zaman sekarang pula, hak dasar warga negara dalam memperoleh hak hukum yang diakui, adil dan merata juga mulai diterlantarkan. Kebebasan atas pengakuan hak hukum individu sedikit demi sedikit mulai digerogoti. Tidakkah kita pernah mendengar, tidak sedikit anggota masyarakat yang terkena efek ”salah tuduh” padahal jelas-jelas ia tidak bersalah secara aktif maupun pasif di belakang layar. Akhir-akhir ini, sering kita jumpai kasus main pukul oleh aparat penegak hukum terhadap beberapa anggota masyarakat yang dicurigai bertindak kriminal. Setelah diinterogasi, ternyata memang ia tak bersalah. Tidakkah ini menodai hak hukum yang adil atas rakyat secara merata?

Melihat beragamnya kasus di atas, sistem peradilan yang akuntabel mutlak harus ditegakkan. Hakim yang bertindak sebagai pemutus perkara harus menetapkan keputusan atas dasar keadilan yang merata terhadap seluruh warga negara Indonesia, tanpa melihat jabatan terdakwa dan pengaruh dari luar. Independensi hakim tidak boleh digeser oleh siapapun, termasuk pemerintah. Jika hak hakim atas penetapan keputusan perkara bisa dipegang pemerintah atau pihak lain yang justru lebih rendah, maka negara ini tidak pantas lagi disebut sebagai negara hukum. Kalau perlu, buat peraturan yang secara tegas dan keras yang mendukung sifat hakim yang independen dalam memberi keputusan atas suatu perkara.

Tidak hanya sebatas itu, hakim yang bertindak sebagai pemutus perkara juga harus dilengkapi dengan perilaku hakim yang pantas. Peradilan yang akuntabel dan transparan tidak akan terwujud jika kehormatan dan martabat hakim hanya terjaga pada putusan hakimnya saja, melainkan juga perilakunya. Selain itu, jangan juga dilupakan faktor eksternal yang kiranya patut diperhatikan, yakni adanya pengawasan yang menyeluruh terhadap kondisi hakim dan peradilan. Pengawasan di sini pun juga jangan sampai melebihi koridornya sehingga putusan hakim bisa diselewengkan dengan mudah.

Sistem peradilan yang akuntabel ini seyogyanya bukan hanya sekedar teori dan hipotesa yang hanya berada pada tataran teoritis. Pemberlakuan sistem peradilan yang sangat mulia ini akan percuma jika tidak sampai pada tataran praktis. Peradilan yang tidak memihak bukanlah sekedar wacana yang bisa diterapkan nanti-nanti saja, melainkan harus segera dan sesegera mungkin, mengingat masalah peradilan yang kurang akuntabel ini sudah menjalar secara sistemik dan memakan banyak korban.

Kita tentu berharap banyak seluruh lemaga peradilan di Indonesia, baik Polri, KPK, MA dan lain-lain dapat bergerak secara sinergis. Kita juga berharap tidak ada lagi kasus kriminal yang diterlantarkan hanya karena ketidakkomitmenan para penegak hukum. Mari kita bersama-sama menghormati hukum sebagai kewajiban dan kebutuhan dasar rakyat Indonesia.

Oleh Hifdzi Ulil Azmi, Mahasiswa Farmasi UI

dimuat di harian seputar indonesia kolom SUARA MAHASISWA