Arsip Blog

Peningkatan Kesejahteraan yang Berkeadilan

SEBAGAI salah satu negara berpenduduk terbesar di dunia,wajar jika kelangsungan hidup penduduk Indonesia perlu diperhatikan secara serius oleh pemerintah.

Apalagi, jumlah penduduk miskin dan hampir miskin di Indonesia masih tergolong tinggi. Ini jelas meminta perhatian yang lebih serius dari pemerintah agar masalah ini dapat diminimalkan.Tentu harus ada upaya strategic plan yang terarah plus anggaran yang memadai agar angka kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan hingga level yang normal.

Berdasarkan pidato presiden pada rapat paripurna luar biasa DPR-RI di Gedung MPR/DPR di Jakarta, Senin (3/8) lalu,anggaran untuk program kesejahteraan rakyat untuk 2010 mendatang ditetapkan mencapai Rp37 triliun. Secara garis besar,jumlah ini mencakup upaya pemeliharaan kesejahteraan rakyat, penataan kelembagaan,dan pelaksanaan sistem perlindungan sosial.

Disebutkan pula oleh Presiden bahwa program yang akan dijalankan nantinya berupa kenaikan gaji bagi pegawai negeri sipil (PNS),TNI,Polri, pensiunan, serta guru/dosen, serta pemberian BLT pada saat terjadi tekanan yang sangat berat terhadap kelompok keluarga miskin.Selain itu, program yang semula telah dijalankan adalah Bantuan Operasional Sekolah (BOS),Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas),PKH,Beras Bersubsidi,BLT bersyarat akan lebih diperkuat.Adapun satu yang tidak ketinggalan ialah memberikan perlindungan pada masyarakat miskin atau hampir miskin (near poor) dengan menyediakan jaring pengaman sosial.

Program-program yang diutarakan di atas tentu harus dioptimalkan oleh pemerintah agar target penurunan angka kemiskinan mencapai 12–13,5% sebagaimana yang telah ditargetkan sebelumnya. Oleh karena itu, program jaring pengaman sosial yang ditujukan untuk melindungi rakyat miskin dan hampir miskin harus ditangani secara baik dengan mekanisme yang tepat. Permasalahannya di sini tinggal merapikan objek yang mendapat perlakuan tersebut. Belajar dari pengalaman, masih ada ketidakadilan dalam proses penerimaan BLT.

Masih ada keluarga yang berkategorikan miskin, tapi tidak mendapatkan BLT, adapun yang hampir miskin mendapatkannya. Kesenjangan pun selalu berpotensi untuk terjadi karena ketidakrapian objek penerima BLT ini.Belum lagi dengan program lain yang lagi-lagi juga mendapat benturan masalah serupa,semisal Jamkesmas. Masalah ini jelas merupakan hal yang krusial karena di dalamnya mencerminkan keadilan pemerintah dalam menjalankan programnya.

Pendataan yang tepat dengan melibatkan institusi terkait sangat diharapkan agar jumlah keluarga miskin maupun hampir miskin di Indonesia dapat diketahui secara benar dan menyeluruh per provinsi, kabupaten, kota, bahkan hingga tingkat perdesaan,dan rukun warga dan rukun tetangga.

Meski tidak semudah membalikkan telapak tangan, kita tentu masih bisa berharap anggaran ini mampu dimaksimalkan agar upaya peningkatan kesejahteraan rakyat dapat berjalan optimal.Semoga angka kemiskinan di Indonesia dapat terus menurun.(*)

Hifdzi Ulil Azmi

Mahasiswa Farmasi FMIPA Universitas Indonesia

(dimuat di harian Seputar Indonesia, Kamis 6 Agustus 2009)