Arsip Blog

Dana pendidikan harus terserap maksimal

sukamajuDengan pertimbangan yang rumit melihat kondisi keuangan Negara, akhirnya dalam pidato kenegaraan 17 Agustus lalu, presiden telah menyampaikan bahwa Anggaran untuk sector pendidikan dari APBN sebesar 20%. Ini merupakan kesempatan terakhir bagi pemerintah untuk menganggarkan 20% pada sektor pendidikan setelah tiga kali putusan MK tidak dilaksanakan pemerintah.

Dengan putusan MK keempat yakni No.13/PUU-VI/2008, akhirnya pemerintah menyanggupi anggaran pendidikan 20% untuk tahun 2009, tidak untuk sisa di tahun 2008 ini. MK masih memberi kesempatan pemerintah untuk menjalankan UU no.16/2008 mengenai APBN-P sector pendidikan sebesar 15,6%. Anggaran ini pastinya tidak termasuk gaji guru serta aparatur pendidikan lainnya.

Dengan direalisasikannya anggaran pendidikan sebesar 20%, maka total yang harus dikeluarkan pemerintah untuk sector pendidikan mencapai 224 triliun. Angka yang besar ini tentunya menyesuaikan dengan belanja Negara mengingat harga minyak mentah dunia yang naik. Subsidi harus diperbesar, dengan deficit yang meningkat karena pemerintah telah menaikkan utang dari 1,5% hingga 1,9%.

Yang jadi persoalan ialah melihat RAPBN 2009 sektor pendidikan yang besar itu, harus diberlakukan sistem anggaran yang benar-benar berpihak kepada kepentingan publik, sehingga prinsip alokasi dana, distribusi, pengawasan, dan akuntabilitas yang tinggi perlu diperkuat agar seluruh dana sector pendidikan ini dapat terserap maksimal.

Sayang sekali bila dengan dana yang sudah disepakati 20% sesuai dengan UUD 45 pasal 31(4) ini tidak dapat dirasakan masyarakat secara luas karena berbagai masalah dalam penyaluran dana. Kejelasan aliran dana untuk program wajib belajar 9 tahun, pembangunan infrastruktur bangunan sekolah yang rusak, infrastruktur baru maupun aliran dana untuk peningkatan mutu pendidikan termasuk di dalamnya ialah kurikulum sekolah perlu adanya pengawasan dan pelaporan yang berkesinambungan. Di samping itu, jangan ada ketidakjelasan lagi bahwa gaji guru masuk ke dalam anggaran 20%.

Mengenai pembangunan infrastruktur yang rusak misalnya, penyaluran dana yang semakin diperinci akan membuat penyerapan dana pendidikan ini semakin maksimal. Mana dana yang diperlukan untuk mengecat ulang tembok bangunan yang terkelupas catnya, untuk membenarkan/mengganti tembok sekolah yang miring serta mengganti atap yang sudah hamper ambruk.

Dengan anggaran nasional 20% di sector pendidikan ini, tentunya kita berharap APBD di tiap-tiap daerah akan mengikuti presentase ini. Semoga pengelolaan dana yang dilakukan pemerintah dalam hal ini Depdiknas bisa berjalan sesuai rencana.

Hifdzi Ulil Azmi

Mahasiswa jurusan Farmasi Fakultas MIPA Uniersitas Indonesia

(dimuat di Harian Seputar Indonesia, Sabtu 23 Agustus 2008)