Category Archives: Tulisanku di Koran

Di bawah ini adalah tulisan2 saya yang telah dimuat di koran..

SDM yang berdaya guna dan tepat guna

Seputar Indonesia, 19 Februari 2010

Kualitas Sumber daya manusia (SDM) Indonesia hingga kini masih menjadi suatu persoalan yang patut dibenahi. Minimnya kapasitas SDM kita dibandingkan dengan negara lain merupakan tolok ukur yang pas untuk menilai seberapa besar kualitas SDM negeri ini. Sangat disayangkan, mengingat secara kuantitas Indonesia menempati urutan keempat negara berpenduduk terbesar di dunia. Kenyataan yang timpang dari segi kualitas dan kuantitas ini tentu tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.

Selama ini, kita bisa melihat bahwa pembangunan di Indonesia lebih besar bertumpu pada aspek Sumber daya alam (SDA) yang telah dimiliki sejak bangsa ini lahir. Adapun sektor SDM tidak mampu berperan secara maksimal. Selama 32 tahun bangsa Indonesia cukup maju dalam pembangunan di berbagai daerah karena kekayaan alam yang dimiliki. Namun begitu krisis 1998 menghantam, kita tersadar bahwa kekayaan SDA dan arus modal asing saja tidak cukup untuk membangun kembali bangsa yang telah porak-poranda ini. Indonesia butuh kualitas SDM yang mumpuni untuk menyokong SDA yang dimiliki agar kinerja pembangunan menjadi efektif dan efisien.

Masalah SDM yang saat ini dihadapi Indonesia paling sedikit meliputi dua hal. Pertama, jumlah angkatan kerja yang ada sangat tidak sebanding dengan jumlah kesempatan kerja. Dalam hal kuantitas, kelihatannya memang demikian adanya. Namun jika ditelusuri lebih jauh, rupanya lagi-lagi masalah kualitas mulai merambah pada masalah SDM yang Indonesia miliki. Sering dijumpai keluhan masih kurangnya tenaga kerja yang dibutuhkan, terutama tenaga kerja dengan kualifikasi yang berketerampilan tinggi. Keluhan seperti ini kemudian merembet pada terbatasnya tenaga kerja yang siap pakai sehingga disadari atau tidak, semakin memperparah rasio jumlah angkatan kerja dengan kesempatan kerja yang ada.

Persoalan kedua yang mudah teridentifikasi ialah tingkat pendidikan angkatan kerja penduduk Indonesia yang ada masih relatif rendah. Struktur pendidikan angkatan kerja Indonesia masih didominasi pendidikan dasar. Anehnya, jumlah penganggur yang berlatar belakang pendidikan perguruan tinggi juga tidak sedikit. Artinya, banyak lahan pekerjaan yang seharusnya diisi oleh orang-orang dengan keahlian tertentu tidak diisi oleh mereka yang memang ahli di bidang tersebut. Kompetensi dan skill yang dimiliki oleh masing-masing orang pada faktanya masih dengan mudah dialihkan pada pekerjaan yang tidak sesuai dengan konsentrasi pendidikan yang telah diambil.

Dengan membaca permasalahan tersebut, maka perlu dicari solusi yang tepat agar kualitas SDM yang Indonesia miliki tidak hanya berdaya guna tetapi juga tepat guna. Pendidikan yang berbasis pada teori kiranya perlu dilanjutkan pada pendidikan yang berbasis pada problem solving secara terpadu. Selain itu, perlu juga kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta dalam mengembangkan pendidikan sejak dini dan menempatkan SDM-SDM yang ada pada lahan kerja yang sesuai.

Pemerintah seyogyanya harus bisa membaca posisi Indonesia saat ini. Sudah jelas, Indonesia telah melalui era pertanian dan industri. Kini kita sudah masuk pada era baru yang bernama globalisasi dimana jarak antar negara yang begitu jauh menjadi sangat dekat dengan meningkatnya arus perdagangan antar negara yang dipacu dengan kemajuan teknologi. Untuk itulah, SDM kita tidak hanya harus bisa bekerja sama dengan SDM asing, tetapi juga bersaing dengan mereka agar tidak kalah berkompetisi di kandang sendiri.

Hifdzi Ulil Azmi
Mahasiswa Farmasi UI

Saatnya Menagih Janji

Seputar Indonesia

1 Februari 201

SERATUS hari sudah pemerintahan SBY-Boediono berjalan. Seratus hari yang lalu pula SBY-Boediono mencanangkan program 100 hari pertama masa pemerintahannya.

Kini, saatnya rakyat Indonesia menagih janji yang telah terucap. Jika kita masih ingat, terdapat 15 program kerja yang pada akhirnya dijadikan sebagai program 100 hari pemerintahan SBY-Boediono.Program tersebut di antaranya ialah melanjutkan program pendidikan nasional,kesehatan masyarakat,program penuntasan kemiskinan, menciptakan lebih banyak lagi lapangan kerja bagi rakyat Indonesia, melanjutkan program pembangunan infrastruktur perekonomian Indonesia, meningkatkan ketahanan pangan dan swasembada beras,gula,jagung, dan sebagainya.Selanjutnya menciptakan ketahanan energi dalam menghadapi krisis energi dunia, menciptakan good government dan good corporate governance, melanjutkan proses demokratisasi, melanjutkan pelaksanaan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, pengembangan teknologi, perbaikan lingkungan hidup, dan pengembangan budaya bangsa. Jika dievaluasi, masih banyak program yang belum berjalan.

Bahkan ada kebijakan yang justru berpotensi melemahkan beberapa program tersebut.Salah satunya ialah kebijakan pemberlakuan ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA).Kesiapan pemerintah dalam menghadapi ACFTA masih sangat kurang. Beberapa ekonom menilai, seharusnya pemerintah memperkuat dahulu pasar domestic nya agar bisa bersaing. Dari sisi penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, pemerintah juga belum menunjukkan tajinya.

Kelambanan dalam mengusut kasus Century yang terus berlarut-larut, kriminalisasi terhadap KPK, dan ketidaksinergian antarlembaga hukum membuat proses hukum yang ada menjadi tidak optimal.Padahal sejak awal pemerintahan,bukankah pemerintah sudah berjanji akan segera membuka kasus Century ini seterangterangnya? Namun kenyataannya partai penguasa belum mampu bertindak sebagai pengawal rakyat.Ini terlihat sangat jelas di sidang Pansus Century.

Akhir-akhir ini pemerintah kian menggembar-gemborkan “keberhasilan kinerja pemerintah tidak relevan jika dilihat dari 100 hari pertama masa pemerintahan”. Hal ini memang benar adanya, tapi rakyat kini juga cerdas melihat apa yang seharusnya dinilai. Kita sebagai rakyat Indonesia tentu bukan mengevaluasi lima tahun kinerja SBY-Boediono karena belum ada yang harus dievaluasi, melainkan 100 hari pertama pemerintahan.

Hal ini patut dievaluasi karena pemerintah sendirilah yang mengusung program 100 hari pertama ini. Kita tentu berharap, evaluasi 100 hari pertama kinerja SBY-Boediono ini bisa dijadikan bahan koreksi bagi pemerintah, bukan disalahartikan sebagai hal yang berbau politis. Semoga evaluasi yang dilakukan berbagai kalangan di Tanah Air mampu mengingatkan pemerintah agar senantiasa berjalan pada koridornya. (*)

Hifdzi Ulil Azmi
Mahasiswa Jurusan Farmasi,
Fakultas MIPA Universitas Indonesia

Tegakkan Independensi Hakim

Seputar Indonesia, 22 Desember 2009

Zaman sekarang, sistem peradilan yang benar-benar memihak pada keadilan begitu sangat dirindukan. Betapa tidak, telah kita ketahui bersama, banyak kasus hukum yang sudah jelas-jelas memakan uang negara tidak terselesaikan secara optimal. Beberapa kasus yang seharusnya diproses lebih lanjut ke meja hijau dengan sangat menyesal harus dinyatakan vonis bebas. Padahal, bukti-bukti yang mendukung untuk melanjutkan perkara ke tahap berikutnya sudah ada. Heran, bingung, bahkan kesal. Begitulah yang dialami oleh rakyat dalam menanggapi kasus yang tak terselesaikan semacam ini.

Zaman sekarang pula, hak dasar warga negara dalam memperoleh hak hukum yang diakui, adil dan merata juga mulai diterlantarkan. Kebebasan atas pengakuan hak hukum individu sedikit demi sedikit mulai digerogoti. Tidakkah kita pernah mendengar, tidak sedikit anggota masyarakat yang terkena efek ”salah tuduh” padahal jelas-jelas ia tidak bersalah secara aktif maupun pasif di belakang layar. Akhir-akhir ini, sering kita jumpai kasus main pukul oleh aparat penegak hukum terhadap beberapa anggota masyarakat yang dicurigai bertindak kriminal. Setelah diinterogasi, ternyata memang ia tak bersalah. Tidakkah ini menodai hak hukum yang adil atas rakyat secara merata?

Melihat beragamnya kasus di atas, sistem peradilan yang akuntabel mutlak harus ditegakkan. Hakim yang bertindak sebagai pemutus perkara harus menetapkan keputusan atas dasar keadilan yang merata terhadap seluruh warga negara Indonesia, tanpa melihat jabatan terdakwa dan pengaruh dari luar. Independensi hakim tidak boleh digeser oleh siapapun, termasuk pemerintah. Jika hak hakim atas penetapan keputusan perkara bisa dipegang pemerintah atau pihak lain yang justru lebih rendah, maka negara ini tidak pantas lagi disebut sebagai negara hukum. Kalau perlu, buat peraturan yang secara tegas dan keras yang mendukung sifat hakim yang independen dalam memberi keputusan atas suatu perkara.

Tidak hanya sebatas itu, hakim yang bertindak sebagai pemutus perkara juga harus dilengkapi dengan perilaku hakim yang pantas. Peradilan yang akuntabel dan transparan tidak akan terwujud jika kehormatan dan martabat hakim hanya terjaga pada putusan hakimnya saja, melainkan juga perilakunya. Selain itu, jangan juga dilupakan faktor eksternal yang kiranya patut diperhatikan, yakni adanya pengawasan yang menyeluruh terhadap kondisi hakim dan peradilan. Pengawasan di sini pun juga jangan sampai melebihi koridornya sehingga putusan hakim bisa diselewengkan dengan mudah.

Sistem peradilan yang akuntabel ini seyogyanya bukan hanya sekedar teori dan hipotesa yang hanya berada pada tataran teoritis. Pemberlakuan sistem peradilan yang sangat mulia ini akan percuma jika tidak sampai pada tataran praktis. Peradilan yang tidak memihak bukanlah sekedar wacana yang bisa diterapkan nanti-nanti saja, melainkan harus segera dan sesegera mungkin, mengingat masalah peradilan yang kurang akuntabel ini sudah menjalar secara sistemik dan memakan banyak korban.

Kita tentu berharap banyak seluruh lemaga peradilan di Indonesia, baik Polri, KPK, MA dan lain-lain dapat bergerak secara sinergis. Kita juga berharap tidak ada lagi kasus kriminal yang diterlantarkan hanya karena ketidakkomitmenan para penegak hukum. Mari kita bersama-sama menghormati hukum sebagai kewajiban dan kebutuhan dasar rakyat Indonesia.

Oleh Hifdzi Ulil Azmi, Mahasiswa Farmasi UI

dimuat di harian seputar indonesia kolom SUARA MAHASISWA

Pemuda mengapresiasi kesenian tradisional

Seputar Indonesia, Jum’at 28 Agustus 2009

Dalam suatu kesempatan, seniman Indonesia Butet Kertaredjasa pernah menuturkan, “Budayawan juga pejuang, yang memperjuangkan budayanya, untuk tidak direbut oleh negara tetangga. Maka dari itu, harus pintar.”

Kalimat yang keluar dari mulut beliau tersebut menurut beberapa kalangan mungkin dirasa berlebihan. Namun, pernyataan itu toh akhirnya benar-benar terbukti juga! Di saat banyak kasus klaim atas budaya tanah air oleh negara tetangga Malaysia, barulah kita terbakar amarah dan merasa cinta pada kebudayaan tradisional. Pada saat itulah kita sadar bahwa budayawan yang mungkin selama ini dianggap sebagai sosok yang biasa-biasa saja, akhirnya dianggap sebagai sosok yang penting bahkan vital dalam mempertahankan citra kebudayaan nasional. Harus diakui pula, bahwa budayawan akhirnya pantas disandingkan bak pejuang tanah air.

Pilu rasanya saat kebudayaan kita diklaim kepemilikannya oleh Malaysia. Tidak hanya satu, tetapi banyak yang diklaim. Tapi, jika menilik lebih dalam, tidak sedikit dari kita pun yang memang kurang apresiatif terhadap kesenian tradisional di Indonesia. Kalau begitu siapa yang salah? Malaysia jelas tetap bersalah! Adapun kita sebagai masyarakat Indonesia juga patut memperbaiki diri agar lebih apresiatif terhadap kebudayaan yang kita miliki.

Inilah yang sepatutnya menjadi suatu hal yang harus kita fikirkan bersama. Masyarakat kita memang kurang peduli terhadap pertunjukkan tradisional. Ini suatu pertanda bahwa apresiasi kita terhadap seni tradisional sangat lemah. Dampaknya, budayawan dan seniman yang berkecimpung dalam kesenian tradisional akhirnya juga tidak diapresiasi dengan baik. Dalam event-event yang diadakan selama ini, kita hanya mendapati hanya segelintir acara yang di dalamnya mementaskan seni tradisional. Pengaruhnya tentu sangat terasa, kita sebagai masyarakat Indonesia kurang pengetahuan tentang kekayaan budaya negeri sendiri.

Adapun apresiasi terendah terhadap seni tradisional Indonesia barangkali lebih besar menghingapi kalangan muda. Betapa tidak, pertunjukkan musik modern memang sudah mendarah daging di kalangan mayoritas anak muda saat ini. Berdesak-desakan untuk menonton konser musik modern nampaknya memang menjadi suatu hal yang lumrah. Alih-alih takut disebut “gak gaul”, pementasan kesenian tradisional pun ditinggalkan.

Melihat permasalahan ini, jalan yang bisa ditempuh untuk memajukan kebudayaan nasional yang di dalamnya mencakup kebudayaan tradisional tiada lain harus diawali dengan menumbuhkan rasa cinta terhadap kesenian daerah. Rasa cinta inilah yang nantinya mendorong kita, khususnya pemuda, memiliki rasa ingin tahu terhadap kesenian masing-masing daerah dan menghargai kesenian tersebut. Di sisi lain, event-event pertunjukkan seni tradisional juga harus diperbanyak. Pihak lain tentu tidak akan berani mencuri apa yang kita anggap berharga sedangkan kita sendiri memiliki pengetahuan yang mendalam dengan kesenian tersebut. Kita tentu tidak rela lagu rasa sayange yang berasal dari Maluku, kesenian Reog Ponorogo hingga tari pendet Bali diklaim kepemilikannya oleh bangsa asing.

Pemuda sebagai penduduk terbanyak di negeri ini jelas memiliki peran besar sebagai apresiator seni tradisional. Melalui tangan pemudalah kesenian kita bisa berkembang jika diapresiasi dengan baik. Tidak hanya itu, kaum muda jualah yang nantinya bertindak sebagai penerus dan pemelihara kesenian tradisional karya anak bangsa yang tersebar di berbagai pelosok negeri. Budayawan kita tentu tidak bisa selamanya mengurus keberlangsungan kesenian daerah yang ada selama ini. Mari kita apresiasi budaya Indonesia.

Hifdzi Ulil Azmi

Mahasiswa Farmasi UI

Peningkatan Kesejahteraan yang Berkeadilan

SEBAGAI salah satu negara berpenduduk terbesar di dunia,wajar jika kelangsungan hidup penduduk Indonesia perlu diperhatikan secara serius oleh pemerintah.

Apalagi, jumlah penduduk miskin dan hampir miskin di Indonesia masih tergolong tinggi. Ini jelas meminta perhatian yang lebih serius dari pemerintah agar masalah ini dapat diminimalkan.Tentu harus ada upaya strategic plan yang terarah plus anggaran yang memadai agar angka kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan hingga level yang normal.

Berdasarkan pidato presiden pada rapat paripurna luar biasa DPR-RI di Gedung MPR/DPR di Jakarta, Senin (3/8) lalu,anggaran untuk program kesejahteraan rakyat untuk 2010 mendatang ditetapkan mencapai Rp37 triliun. Secara garis besar,jumlah ini mencakup upaya pemeliharaan kesejahteraan rakyat, penataan kelembagaan,dan pelaksanaan sistem perlindungan sosial.

Disebutkan pula oleh Presiden bahwa program yang akan dijalankan nantinya berupa kenaikan gaji bagi pegawai negeri sipil (PNS),TNI,Polri, pensiunan, serta guru/dosen, serta pemberian BLT pada saat terjadi tekanan yang sangat berat terhadap kelompok keluarga miskin.Selain itu, program yang semula telah dijalankan adalah Bantuan Operasional Sekolah (BOS),Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas),PKH,Beras Bersubsidi,BLT bersyarat akan lebih diperkuat.Adapun satu yang tidak ketinggalan ialah memberikan perlindungan pada masyarakat miskin atau hampir miskin (near poor) dengan menyediakan jaring pengaman sosial.

Program-program yang diutarakan di atas tentu harus dioptimalkan oleh pemerintah agar target penurunan angka kemiskinan mencapai 12–13,5% sebagaimana yang telah ditargetkan sebelumnya. Oleh karena itu, program jaring pengaman sosial yang ditujukan untuk melindungi rakyat miskin dan hampir miskin harus ditangani secara baik dengan mekanisme yang tepat. Permasalahannya di sini tinggal merapikan objek yang mendapat perlakuan tersebut. Belajar dari pengalaman, masih ada ketidakadilan dalam proses penerimaan BLT.

Masih ada keluarga yang berkategorikan miskin, tapi tidak mendapatkan BLT, adapun yang hampir miskin mendapatkannya. Kesenjangan pun selalu berpotensi untuk terjadi karena ketidakrapian objek penerima BLT ini.Belum lagi dengan program lain yang lagi-lagi juga mendapat benturan masalah serupa,semisal Jamkesmas. Masalah ini jelas merupakan hal yang krusial karena di dalamnya mencerminkan keadilan pemerintah dalam menjalankan programnya.

Pendataan yang tepat dengan melibatkan institusi terkait sangat diharapkan agar jumlah keluarga miskin maupun hampir miskin di Indonesia dapat diketahui secara benar dan menyeluruh per provinsi, kabupaten, kota, bahkan hingga tingkat perdesaan,dan rukun warga dan rukun tetangga.

Meski tidak semudah membalikkan telapak tangan, kita tentu masih bisa berharap anggaran ini mampu dimaksimalkan agar upaya peningkatan kesejahteraan rakyat dapat berjalan optimal.Semoga angka kemiskinan di Indonesia dapat terus menurun.(*)

Hifdzi Ulil Azmi

Mahasiswa Farmasi FMIPA Universitas Indonesia

(dimuat di harian Seputar Indonesia, Kamis 6 Agustus 2009)

Hentikan Blokade di Gaza !


_44375791_gaza_egypt_map416Agresi Israel ke Palestina sejak Desember 2008 lalu telah menyebabkan krisis kemanusiaan terparah di Gaza. Habisnya stok bahan pangan serta padamnya listrik di wilayah tersebut membuat rakyat Gaza terkungkung tak berdaya. Tak hanya itu, beberapa rumah sakit yang ada di sana juga penuh dengan pasien. Pertambahan jumlah korban yang tak sebanding dengan tenaga medis yang tersedia membuat keadaan makin memprihatinkan.

Adanya blokade di wilayah Gaza yang dilakukan Israel sangat besar akibatnya bagi penderitaan rakyat Gaza. Sejak Juni 2007 lalu, semua pintu masuk menuju jalur Gaza ditutup oleh Israel dan Mesir. Akibatnya, dalam kurun waktu satu setengah tahun ini sekitar 3900 pabrik di Gaza tutup karena tidak dapat mengimpor bahan baku serta mengekspor produknya. Akibatnya, puluhan ribu orang kehilangan pekerjaan dan terbenam dalam kemelaratan.

Akan tetapi, dengan adanya 300 jalur bawah tanah yang tak diketahui Israel saat itu membuat rakyat Gaza tidak terjebak dalam bencana kelaparan. Terowongan bawah tanah ini pula yang diduga Israel sebagai jalan penyelundupan senjata-senjata milik Hamas dari luar Gaza. Semua bahan pangan masuk ke Gaza melalui jalur ini, disamping adanya bantuan langsung dari PBB. Kondisi ini berlangsung sebelum Israel melancarkan agresinya.

Kini, lebih dari 40 terowongan bawah tanah yang menghubungkan Gaza ke wilayah lain yang tak terisolir, telah diketahui dan dihancurkan Israel melalui agresi biadabnya. Kerasnya konflik di Gaza membuat sisa terowongan yang masih ada sewaktu-waktu dapat terancam hancur oleh artileri Zionis yang supercanggih. Hal ini seakan membuat semua terowongan bawah tanah sudah tak berguna lagi dalam mengirimkan kebutuhan pokok bagi warga Gaza.

Melihat kondisi tersebut, penghentian agresi Israel sekaligus blokade di sepanjang jalur Gaza merupakan jalan utama dalam menyelamatkan rakyat Gaza yang kini dalam kondisi tidak layak. Penghentian blokade di sepanjang jalur Gaza diharapkan agar truk-truk pengirim bantuan yang telah siap di perbatasan dapat leluasa masuk ke Gaza. Kondisi ini setidaknya memudahkan warga Gaza dalam memperoleh kebutuhan pangan dan perawatan medis. Di samping itu, penghentian blokade dapat dimanfaatkan warga untuk mengungsi ke tempat lain yang lebih aman.

Sudah saatnya Liga Arab dan Negara-negara muslim bersatu untuk mendesak Israel agar menghentikan blokade di Gaza. Tidak bersatunya Negara-negara muslim terutama Liga Arab jelas akan membuat desakan mereka akan lemah di mata PBB dan Israel.

Hifdzi Ulil Azmi

Mahasiswa Farmasi FMIPA UI

(dimuat di harian Seputar Indonesia, Sabtu 24 Januari 2008)

Memahami Esensi Berkurban

Berkurban tidak semata-mata menyembelih hewan pada waktu ‘Iedul Qurban, walaupun kata qurban sendiri secara bahasa adalah hewan yang disembelih. Akan tetapi yang lebih penting adalah memahami makna qurban itu sendiri sebagai sarana qurbah, yakni mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surat Al-Hajj ayat 37, daging dan darah hewan qurban yang disembelih tidak akan dapat mencapai keridlaan Allah melainkan ketakwaan dari orang yang berkurban.  Ketakwaan inilah yang bersifat fundamental yang setidaknya harus dimiliki setiap orang yang diberi kelapangan rizki untuk dapat melaksanakan perintah berkurban.

Saat nilai takwa ini tertanam dalam hati, maka dengan sendirinya nilai ibadah qurban yang bersifat vertical (hablumminallah) akan bertambah menjadi suatu bentuk hablumminannas yang dapat dirasakan oleh kerabat maupun kaum tak berpunya. Bentuk kepedulian dengan berbagi hewan sembelihan ini tentunya dapat mengurangi kecemburuan sosial yang terkadang kerap terjadi antara kaum berpunya dengan kaum tak berpunya.

Momen Idul Adha hingga akhir hari tasyriq (13 Dzulhijjah) adalah saat yang indah yang dirasakan oleh kaum fakir miskin yang tentunya tidak mereka rasakan pada hari-hari lainnya. Pada saat inilah, apa yang biasanya dirasakan oleh orang berkecukupan harta  dapat dirasakan pula oleh golongan bawah. Semua orang bisa memakan daging tak terkecuali bagi yang tidak sanggup membelinya.

Jika kita dapat melihat lebih dalam, sungguh bisa kita dapatkan betapa indahnya Islam yang mensyariatkan hal demikian. Disamping perintah berkurban, masih ada lagi perintah membayar zakat fitrah maupun zakat mal yang bila dioptimalkan berpotensi sebagai pemecah kebuntuan di antara sesama. Perintah-perintah seperti ini menyuratkan secara lugas bahwa kekayaan mutlak tidak berlaku di sisi Allah selama apa yang dimilikinya itu tidak mampu meningkatkan keimanannya, salah satunya dengan menjalankan perintah berkurban  baik perseorangan maupun berserikat.

Dengan berkurban, rasa kepedulian sosial akan tumbuh dalam diri seseorang. Dan yang patut kita yakini adalah bahwa perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, tidak akan pernah habis hartanya karena apa yang disedekahkannya itu. Sebaliknya, hartanya akan menjadi berkah tidak hanya bagi dirinya sendiri tetapi juga orang lain.

Hifdzi Ulil Azmi

Mahasiswa Farmasi FMIPA UI

(dimuat di harian Seputar Indonesia, Selasa 9 Desember 2008)

Prjuangan dan Refleksi Diri

Sesaat lagi kita sebagai bangsa Indonesia akan memperingati kemerdekaan RI ke-63. Merdeka, suatu kenikmatan yang tidak dialami oleh para pejuang dari pelosok negeri ini yang telah gugur sebelum 17 Agustus 1945. Mereka yang berjuang habis-habisan, sementara kita yang merasakan kemerdekaan.

Setelah menyerahnya Jepang tanpa syarat dari sekutu, Indonesia dilanda vacuum of power (kekosongan kekuasaan). Momen ini akhirnya dimanfaatkan untuk merencanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia.

Masalah baru muncul, terjadi perbedaan pendapat antara kaum tua (dipimpin Ir.Soekarno) dan muda (Soekarni dkk). Kaum tua menghendaki proklamasi kemerdekaan RI harus dilalui melalui sidang PPKI terlebih dahulu yang direncanakan pada tanggal 18 Agustus. PPKI merupakan panitia untuk pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia yang diusulkan oleh Jepang melalui Marsekal Terauchi. Di pihak kaum muda, mereka menginginkan agar proklamasi ini dilaksanakan secepatnya tanpa melalui sidang PPKI agar kemerdekaan ini tidak terkesan sebagai pemberian Jepang dan sebelum pihak sekutu datang ke Indonesia untuk mengambil alih Indonesia dari tangan Jepang.

Perbedaan inilah yang akhirnya memunculkan peristiwa Rengasdengklok. Kaum muda membawa Ir.Soekarno dan Moh.Hatta pada tanggal 16 Agustus pukul 04.00 WIB ke daerah ini  agar menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Soekarni dengan dibantu oleh Singgih dari kaum muda akhirnya berhasil mendesak Ir.Soekarno agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.

Proklamasi kemerdekaan bangsa ini pun berlangsung pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jakarta dalam keadaan sangat cerah. Upacara proklamasi yang berlangsung sekitar satu jam ini telah membawa perubahan sangat besar bagi bangsa ini.

Perjuangan ini berbuah hasil dengan usaha keras rakyat Indonesia. Perjuangan yang tidak hanya melalui pertumpahan darah di berbagai daerah, melainkan juga pemikiran dalam menyatukan pendapat antara kaum muda dan tua yang awalnya tetap bersikukuh dengan pendirian masing-masing. Kesepakatan yang baik melalui pemikiran yang jernih inilah yang tidak bisa diabaikan begitu saja.

Namun miris rasanya jika kita melihat kondisi saat ini, salah satunya ialah kesepakatan untuk korupsi berjamaah yang sudah kita dengar sendiri di media oleh beberapa wakil rakyat. Perjuangan yang telah dilakukan dengan pengorbanan yang tak ternilai ini dilanjutkan dengan kompromi buruk beberapa wakil rakyat. Mari selamatkan bangsa Indonesia, hindari persekongkolan yang justru akan menjatuhkan negeri ini.

Hifdzi Ulil Azmi

Mahasiswa Farmasi Fakultas MIPA UI

(dimuat di harian Seputar Indonesia, Kamis 14 Agustus 2008)

UU BHP dan potensi komersialisasi pendidikan


BHP

RUU BHP telah disahkan pada Rabu, 17 desember lalu. Berbagai pihak banyak yang menilai bahwa dengan disahkannya RUU BHP  ini  mengandung banyak kontroversi. Tak ayal hal ini memaksa mahasiswa untuk turun ke jalan agar pemerintah tidak terlalu memaksakan diri dalam mengesahkan RUU tersebut.

Hal yang ditakutkan yang mungkin terjadi ialah mengenai praktik komersialisasi yang dilakukan di tingkat perguruan tinggi. Sebelum disahkannya UU BHP, beberapa perguruan tinggi (PT) yang berlabel BHMN saja telah mematok harga tinggi pada Biaya Operasional Pendidikan (BOP) tiap semester maupun uang pangkalnya. Lalu bagaimana jika dibarengi dengan UU BHP yang sudah disahkan?

UU BHP pada dasarnya mengatur otonomi kampus dalam menyelenggarakan pendidikan. Disahkannya UU BHP semakin memperkuat peran kampus dalam mengambil kebijakan  atas   pendidikan yang diselenggarakan.

Adanya otonomi kampus yang kuat ini memang dapat berpotensi menciptakan pendidikan dengan kualitas yang lebih baik. Hal ini didorong oleh adanya kebebasan kampus untuk semakin kreatif dalam memajukan pendidikan yang dijalankan. Institusi pendidikan pun akhirnya tidak akan mengalami hambatan berupa birokrasi yang berbelit-belit seperti yang terjadi sebelumnya.

Namun, rencana peningkatan otonomi kampus ini juga menyeret soal dana yang dijadikan sumber pemasukan institusi pendidikan. Maksimal sepertiga dari biaya kebutuhan kampus ditanggung peserta didik, sedangkan dua pertiganya ditanggung oleh kampus bersama pemerintah. Dari sini sudah terlihat jelas peran pemerintah dalam membiayai penyelenggaraan pendidikan di kampus semakin tidak jelas berapa besaran konkretnya. Berapa jumlah yang ditanggung pihak kampus dan berapa yang ditanggung pemerintah menjadi semakin bias.

Ketidakpastian ini jelas memaksa pihak kampus untuk lebih gencar dalam mencari pemasukan dana. Alhasil, semua PT  wajib memutar otak untuk mencari pembiayaan kampus masing-masing. Kucuran dana pemerintah secara konkret hanya akan diberi dalam bentuk hibah. Adapun untuk mendapatkan hibah ini jelaslah sulit mengingat persaingan PT di negeri ini akan menjadi sangat sengit.

Melihat fenomena di atas, komersialisasi di dunia pendidikan di Indonesia rasanya berpotensi besar terjadi. Apalagi dalam pasal 57 UU BHP dinyatakan bahwa penyelenggara pendidikan dapat dibubarkan jika dinyatakan pailit. Sungguh kejam jika wadah untuk mengenyam pendidikan pada ujung-ujungnya sulit didapatkan. Pendidikan jelas harus dipisahkan oleh paham neoliberalisme.

Hifdzi Ulil Azmi

Mahasiswa Farmasi FMIPA Universitas Indonesia

(dimuat di harian Seputar Indonesia, Sabtu 22-28 Des 2008)

Deskripsi program konkret (Capres-Cawapres)

pasangan-capres-cawapres2

Masa kampanye calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tinggal delapan hari lagi hingga 4 Juli mendatang. Namun sangat disayangkan, karena program yang ditawarkan tiap kandidat masih banyak yang sebatas wacana teoritis. Padahal yang dibutuhkan oleh rakyat ialah dalam lingkup tataran teknis, yakni mencakup upaya-upaya apa saja yang harus dilakukan untuk kemajuan bangsa baik di sisi politik, ekonomi, hankam, sosial, kesehatan, pendidikan dan lain-lain.

Penyakit yang masih menjamur di antara para kandidat diantaranya ialah masih berperang sebatas slogan. Berbagai iklan di media elektronik dan cetak yang diusung pasangan capres-cawapres lebih banyak mengumbar jargon ketimbang program konkret yang ditawarkan. Baru saat debat saja program-program yang dimiliki segera dikeluarkan. Itu pun beberapa juga masih dalam tataran teoritis, belum teknis.

Program yang konkret paling tidak memuat upaya-upaya apa saja yang akan dilakukan, mencakup sasaran kuantitatif dan analisa mengapa program itu harus dijalankan. Jika program tersebut memang kenyataannya memiliki resiko tidak baik di awal namun akan berdampak pada kemajuan yang besar, para kandidat tidak perlu malu untuk mengungkapkannya. Pengetahuan tentang baik buruknya suatu kebijakan tentu akan memberi nilai plus bahwa kandidat tersebut telah menguasai serta menyiapkan program tersebut secara matang dengan mempertimbangkan banyak sisi baiknya.

Sebagai contoh ialah program ekonomi kerakyatan versus system ekonomi yang cenderung neoliberal yang diusung oleh kandidat capres-cawapres saat ini. Tiap system ini tentu memiliki resiko buruk masing-masing, namun bisa membawa kepada kemajuan jika diterapkan secara benar. Maka yang dibutuhkan oleh rakyat adalah penjelasan yang konkret tentang system ekonomi tersebut, mencakup baik buruknya serta bagaimana menanggulangi keburukan kedua system tersebut.

Kita tentu tak ingin usaha kecil dan menengah yang dibangun secara serempak nyatanya langsung mati dihantam oleh industri besar. Kita juga tak ingin dampak buruk system ekonomi liberal yang menyebabkan kekayaan kita dihargai murah oleh pihak asing karena ketidakmampuan kita dalam mengolah sumber daya alam. Pertanyaan inilah yang seharusnya bisa dijawab oleh tiap kandidat capres-cawapres agar program ekonomi yang ditawarkan menjadi konkret.

Terakhir, program-program yang dimiliki masing-masing kandidat capres-cawapres hendaknya sesuai dengan masalah-masalah yang umumnya terjadi pada rakyat saat ini. Artinya, program yang ditawarkan harus dapat menjawab tuntutan permasalahan yang saat ini sedang dialami oleh rakyat Indonesia, bukan sekedar keinginan pemerintah belaka.

Hifdzi Ulil Azmi

Mahasiswa Farmasi Universitas Indonesia

(dimuat di harian Seputar Indonesia, Sabtu 27 Juni 2009)

Keluhan publik harus dilindungi hukum


Salah satu cermin negara demokrasi ialah adanya kebebasan dalam berekspresi atau mengemukakan pendapat. Pendapat di sini bukan hanya berarti sekedar opini, melainkan juga keluhan atau kritikan terhadap pihak tertentu baik itu institusi pemerintah maupun swasta yang dinilai memang sudah bertindak terlewat batas. Dalam konteks negara Indonesia, semua ini sudah dijamin dalam pasal 28 F Undang-undang dasar 1945.

Kasus yang menimpa Prita Mulyasari yang ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Tangerang sejak 13 Mei 2009 lalu, dinilai telah melanggar hak berekspresi. Prita yang dijerat pasal pencemaran nama baik dengan menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) oleh RS Omni internasional ini akhirnya harus mendekam di tahanan selama 6 tahun.

Kasus pemidanaan pencemaran nama baik merupakan contoh ancaman yang besar bagi kebebasan berekspresi di Indonesia. Banyak negara sudah menghapuskan delik pencemaran nama, tapi Indonesia justru menambah berat delik pencemaran nama melalui UU Informasi dan Transaksi Elektronik.

Adapun yang dilakukan oleh Prita Mulyasari sesungguhnya legal menurut Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlidungan Konsumen. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa salah satu hak dasar konsumen adalah hak untuk mengutarakan pengaduan dan keluhan. Email yang dikirim oleh Prita Mulyasari itu tidak jauh sebagai bentuk keluhan konsumen yang seharusnya dijamin serta dilindungi oleh Undang-undang perlindungan konsumen.

Namun, penggunaan pasal 27 (3) UU No.11 tahun 2008 tentang ITE yang digunakan untuk menggungat Prita tidak diimbangi dengan UU perlindungan konsumen maupun pasal 28F UUD 1945. Inilah yang akhirnya membuat konsumen bisa digugat secara pidana, seperti yang dialami oleh Prita.

Kita semua berharap adanya kasus ini bisa diambil banyak pelajaran baik kita sebagai konsumen, aparat penegak hukum, maupun instansi atau pihak tertentu yang sering berhubungan dengan publik. Sebagai konsumen, kita tidak perlu takut untuk mengkritik jika terdapat perlakuan buruk terhadap kita dan supaya lebih berhati-hati dalam bertindak. Sedangkan bagi pihak yang ruang lingkup kerjanya selalu berhubungan dengan pelayanan publik, jadikan kasus ini sebagai peringatan untuk dapat bertindak professional dengan mengutamakan asas pelayanan. Terakhir, kita mengharapkan kepada penegak hukum di Indonesia agar cermat dalam mengambil keputusan dengan mengutamakan hak yang berimbang antara yang digugat dan penggugat.

Semoga kasus ini tidak terulang kembali di kemudian hari. Keterulangan kasus serupa akan mengembalikan Indonesia ke iklim orde baru dimana tidak ada kebebasan untuk menyampaikan pendapat dan berkespresi.

Hifdzi Ulil Azmi

Mahasiswa Jurusan Farmasi Fakultas MIPA Universitas Indonesia

(dimuat di Harian Seputar Indonesia, Sabtu 6 Juni 2009)

Dana pendidikan harus terserap maksimal

sukamajuDengan pertimbangan yang rumit melihat kondisi keuangan Negara, akhirnya dalam pidato kenegaraan 17 Agustus lalu, presiden telah menyampaikan bahwa Anggaran untuk sector pendidikan dari APBN sebesar 20%. Ini merupakan kesempatan terakhir bagi pemerintah untuk menganggarkan 20% pada sektor pendidikan setelah tiga kali putusan MK tidak dilaksanakan pemerintah.

Dengan putusan MK keempat yakni No.13/PUU-VI/2008, akhirnya pemerintah menyanggupi anggaran pendidikan 20% untuk tahun 2009, tidak untuk sisa di tahun 2008 ini. MK masih memberi kesempatan pemerintah untuk menjalankan UU no.16/2008 mengenai APBN-P sector pendidikan sebesar 15,6%. Anggaran ini pastinya tidak termasuk gaji guru serta aparatur pendidikan lainnya.

Dengan direalisasikannya anggaran pendidikan sebesar 20%, maka total yang harus dikeluarkan pemerintah untuk sector pendidikan mencapai 224 triliun. Angka yang besar ini tentunya menyesuaikan dengan belanja Negara mengingat harga minyak mentah dunia yang naik. Subsidi harus diperbesar, dengan deficit yang meningkat karena pemerintah telah menaikkan utang dari 1,5% hingga 1,9%.

Yang jadi persoalan ialah melihat RAPBN 2009 sektor pendidikan yang besar itu, harus diberlakukan sistem anggaran yang benar-benar berpihak kepada kepentingan publik, sehingga prinsip alokasi dana, distribusi, pengawasan, dan akuntabilitas yang tinggi perlu diperkuat agar seluruh dana sector pendidikan ini dapat terserap maksimal.

Sayang sekali bila dengan dana yang sudah disepakati 20% sesuai dengan UUD 45 pasal 31(4) ini tidak dapat dirasakan masyarakat secara luas karena berbagai masalah dalam penyaluran dana. Kejelasan aliran dana untuk program wajib belajar 9 tahun, pembangunan infrastruktur bangunan sekolah yang rusak, infrastruktur baru maupun aliran dana untuk peningkatan mutu pendidikan termasuk di dalamnya ialah kurikulum sekolah perlu adanya pengawasan dan pelaporan yang berkesinambungan. Di samping itu, jangan ada ketidakjelasan lagi bahwa gaji guru masuk ke dalam anggaran 20%.

Mengenai pembangunan infrastruktur yang rusak misalnya, penyaluran dana yang semakin diperinci akan membuat penyerapan dana pendidikan ini semakin maksimal. Mana dana yang diperlukan untuk mengecat ulang tembok bangunan yang terkelupas catnya, untuk membenarkan/mengganti tembok sekolah yang miring serta mengganti atap yang sudah hamper ambruk.

Dengan anggaran nasional 20% di sector pendidikan ini, tentunya kita berharap APBD di tiap-tiap daerah akan mengikuti presentase ini. Semoga pengelolaan dana yang dilakukan pemerintah dalam hal ini Depdiknas bisa berjalan sesuai rencana.

Hifdzi Ulil Azmi

Mahasiswa jurusan Farmasi Fakultas MIPA Uniersitas Indonesia

(dimuat di Harian Seputar Indonesia, Sabtu 23 Agustus 2008)