Monthly Archives: Februari 2010

SDM yang berdaya guna dan tepat guna

Seputar Indonesia, 19 Februari 2010

Kualitas Sumber daya manusia (SDM) Indonesia hingga kini masih menjadi suatu persoalan yang patut dibenahi. Minimnya kapasitas SDM kita dibandingkan dengan negara lain merupakan tolok ukur yang pas untuk menilai seberapa besar kualitas SDM negeri ini. Sangat disayangkan, mengingat secara kuantitas Indonesia menempati urutan keempat negara berpenduduk terbesar di dunia. Kenyataan yang timpang dari segi kualitas dan kuantitas ini tentu tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.

Selama ini, kita bisa melihat bahwa pembangunan di Indonesia lebih besar bertumpu pada aspek Sumber daya alam (SDA) yang telah dimiliki sejak bangsa ini lahir. Adapun sektor SDM tidak mampu berperan secara maksimal. Selama 32 tahun bangsa Indonesia cukup maju dalam pembangunan di berbagai daerah karena kekayaan alam yang dimiliki. Namun begitu krisis 1998 menghantam, kita tersadar bahwa kekayaan SDA dan arus modal asing saja tidak cukup untuk membangun kembali bangsa yang telah porak-poranda ini. Indonesia butuh kualitas SDM yang mumpuni untuk menyokong SDA yang dimiliki agar kinerja pembangunan menjadi efektif dan efisien.

Masalah SDM yang saat ini dihadapi Indonesia paling sedikit meliputi dua hal. Pertama, jumlah angkatan kerja yang ada sangat tidak sebanding dengan jumlah kesempatan kerja. Dalam hal kuantitas, kelihatannya memang demikian adanya. Namun jika ditelusuri lebih jauh, rupanya lagi-lagi masalah kualitas mulai merambah pada masalah SDM yang Indonesia miliki. Sering dijumpai keluhan masih kurangnya tenaga kerja yang dibutuhkan, terutama tenaga kerja dengan kualifikasi yang berketerampilan tinggi. Keluhan seperti ini kemudian merembet pada terbatasnya tenaga kerja yang siap pakai sehingga disadari atau tidak, semakin memperparah rasio jumlah angkatan kerja dengan kesempatan kerja yang ada.

Persoalan kedua yang mudah teridentifikasi ialah tingkat pendidikan angkatan kerja penduduk Indonesia yang ada masih relatif rendah. Struktur pendidikan angkatan kerja Indonesia masih didominasi pendidikan dasar. Anehnya, jumlah penganggur yang berlatar belakang pendidikan perguruan tinggi juga tidak sedikit. Artinya, banyak lahan pekerjaan yang seharusnya diisi oleh orang-orang dengan keahlian tertentu tidak diisi oleh mereka yang memang ahli di bidang tersebut. Kompetensi dan skill yang dimiliki oleh masing-masing orang pada faktanya masih dengan mudah dialihkan pada pekerjaan yang tidak sesuai dengan konsentrasi pendidikan yang telah diambil.

Dengan membaca permasalahan tersebut, maka perlu dicari solusi yang tepat agar kualitas SDM yang Indonesia miliki tidak hanya berdaya guna tetapi juga tepat guna. Pendidikan yang berbasis pada teori kiranya perlu dilanjutkan pada pendidikan yang berbasis pada problem solving secara terpadu. Selain itu, perlu juga kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta dalam mengembangkan pendidikan sejak dini dan menempatkan SDM-SDM yang ada pada lahan kerja yang sesuai.

Pemerintah seyogyanya harus bisa membaca posisi Indonesia saat ini. Sudah jelas, Indonesia telah melalui era pertanian dan industri. Kini kita sudah masuk pada era baru yang bernama globalisasi dimana jarak antar negara yang begitu jauh menjadi sangat dekat dengan meningkatnya arus perdagangan antar negara yang dipacu dengan kemajuan teknologi. Untuk itulah, SDM kita tidak hanya harus bisa bekerja sama dengan SDM asing, tetapi juga bersaing dengan mereka agar tidak kalah berkompetisi di kandang sendiri.

Hifdzi Ulil Azmi
Mahasiswa Farmasi UI

Saatnya Menagih Janji

Seputar Indonesia

1 Februari 201

SERATUS hari sudah pemerintahan SBY-Boediono berjalan. Seratus hari yang lalu pula SBY-Boediono mencanangkan program 100 hari pertama masa pemerintahannya.

Kini, saatnya rakyat Indonesia menagih janji yang telah terucap. Jika kita masih ingat, terdapat 15 program kerja yang pada akhirnya dijadikan sebagai program 100 hari pemerintahan SBY-Boediono.Program tersebut di antaranya ialah melanjutkan program pendidikan nasional,kesehatan masyarakat,program penuntasan kemiskinan, menciptakan lebih banyak lagi lapangan kerja bagi rakyat Indonesia, melanjutkan program pembangunan infrastruktur perekonomian Indonesia, meningkatkan ketahanan pangan dan swasembada beras,gula,jagung, dan sebagainya.Selanjutnya menciptakan ketahanan energi dalam menghadapi krisis energi dunia, menciptakan good government dan good corporate governance, melanjutkan proses demokratisasi, melanjutkan pelaksanaan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, pengembangan teknologi, perbaikan lingkungan hidup, dan pengembangan budaya bangsa. Jika dievaluasi, masih banyak program yang belum berjalan.

Bahkan ada kebijakan yang justru berpotensi melemahkan beberapa program tersebut.Salah satunya ialah kebijakan pemberlakuan ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA).Kesiapan pemerintah dalam menghadapi ACFTA masih sangat kurang. Beberapa ekonom menilai, seharusnya pemerintah memperkuat dahulu pasar domestic nya agar bisa bersaing. Dari sisi penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, pemerintah juga belum menunjukkan tajinya.

Kelambanan dalam mengusut kasus Century yang terus berlarut-larut, kriminalisasi terhadap KPK, dan ketidaksinergian antarlembaga hukum membuat proses hukum yang ada menjadi tidak optimal.Padahal sejak awal pemerintahan,bukankah pemerintah sudah berjanji akan segera membuka kasus Century ini seterangterangnya? Namun kenyataannya partai penguasa belum mampu bertindak sebagai pengawal rakyat.Ini terlihat sangat jelas di sidang Pansus Century.

Akhir-akhir ini pemerintah kian menggembar-gemborkan “keberhasilan kinerja pemerintah tidak relevan jika dilihat dari 100 hari pertama masa pemerintahan”. Hal ini memang benar adanya, tapi rakyat kini juga cerdas melihat apa yang seharusnya dinilai. Kita sebagai rakyat Indonesia tentu bukan mengevaluasi lima tahun kinerja SBY-Boediono karena belum ada yang harus dievaluasi, melainkan 100 hari pertama pemerintahan.

Hal ini patut dievaluasi karena pemerintah sendirilah yang mengusung program 100 hari pertama ini. Kita tentu berharap, evaluasi 100 hari pertama kinerja SBY-Boediono ini bisa dijadikan bahan koreksi bagi pemerintah, bukan disalahartikan sebagai hal yang berbau politis. Semoga evaluasi yang dilakukan berbagai kalangan di Tanah Air mampu mengingatkan pemerintah agar senantiasa berjalan pada koridornya. (*)

Hifdzi Ulil Azmi
Mahasiswa Jurusan Farmasi,
Fakultas MIPA Universitas Indonesia