UU BHP dan potensi komersialisasi pendidikan


BHP

RUU BHP telah disahkan pada Rabu, 17 desember lalu. Berbagai pihak banyak yang menilai bahwa dengan disahkannya RUU BHP  ini  mengandung banyak kontroversi. Tak ayal hal ini memaksa mahasiswa untuk turun ke jalan agar pemerintah tidak terlalu memaksakan diri dalam mengesahkan RUU tersebut.

Hal yang ditakutkan yang mungkin terjadi ialah mengenai praktik komersialisasi yang dilakukan di tingkat perguruan tinggi. Sebelum disahkannya UU BHP, beberapa perguruan tinggi (PT) yang berlabel BHMN saja telah mematok harga tinggi pada Biaya Operasional Pendidikan (BOP) tiap semester maupun uang pangkalnya. Lalu bagaimana jika dibarengi dengan UU BHP yang sudah disahkan?

UU BHP pada dasarnya mengatur otonomi kampus dalam menyelenggarakan pendidikan. Disahkannya UU BHP semakin memperkuat peran kampus dalam mengambil kebijakan  atas   pendidikan yang diselenggarakan.

Adanya otonomi kampus yang kuat ini memang dapat berpotensi menciptakan pendidikan dengan kualitas yang lebih baik. Hal ini didorong oleh adanya kebebasan kampus untuk semakin kreatif dalam memajukan pendidikan yang dijalankan. Institusi pendidikan pun akhirnya tidak akan mengalami hambatan berupa birokrasi yang berbelit-belit seperti yang terjadi sebelumnya.

Namun, rencana peningkatan otonomi kampus ini juga menyeret soal dana yang dijadikan sumber pemasukan institusi pendidikan. Maksimal sepertiga dari biaya kebutuhan kampus ditanggung peserta didik, sedangkan dua pertiganya ditanggung oleh kampus bersama pemerintah. Dari sini sudah terlihat jelas peran pemerintah dalam membiayai penyelenggaraan pendidikan di kampus semakin tidak jelas berapa besaran konkretnya. Berapa jumlah yang ditanggung pihak kampus dan berapa yang ditanggung pemerintah menjadi semakin bias.

Ketidakpastian ini jelas memaksa pihak kampus untuk lebih gencar dalam mencari pemasukan dana. Alhasil, semua PT  wajib memutar otak untuk mencari pembiayaan kampus masing-masing. Kucuran dana pemerintah secara konkret hanya akan diberi dalam bentuk hibah. Adapun untuk mendapatkan hibah ini jelaslah sulit mengingat persaingan PT di negeri ini akan menjadi sangat sengit.

Melihat fenomena di atas, komersialisasi di dunia pendidikan di Indonesia rasanya berpotensi besar terjadi. Apalagi dalam pasal 57 UU BHP dinyatakan bahwa penyelenggara pendidikan dapat dibubarkan jika dinyatakan pailit. Sungguh kejam jika wadah untuk mengenyam pendidikan pada ujung-ujungnya sulit didapatkan. Pendidikan jelas harus dipisahkan oleh paham neoliberalisme.

Hifdzi Ulil Azmi

Mahasiswa Farmasi FMIPA Universitas Indonesia

(dimuat di harian Seputar Indonesia, Sabtu 22-28 Des 2008)

Posted on Juli 14, 2009, in Tulisanku di Koran and tagged , , , . Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: