Keluhan publik harus dilindungi hukum


Salah satu cermin negara demokrasi ialah adanya kebebasan dalam berekspresi atau mengemukakan pendapat. Pendapat di sini bukan hanya berarti sekedar opini, melainkan juga keluhan atau kritikan terhadap pihak tertentu baik itu institusi pemerintah maupun swasta yang dinilai memang sudah bertindak terlewat batas. Dalam konteks negara Indonesia, semua ini sudah dijamin dalam pasal 28 F Undang-undang dasar 1945.

Kasus yang menimpa Prita Mulyasari yang ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Tangerang sejak 13 Mei 2009 lalu, dinilai telah melanggar hak berekspresi. Prita yang dijerat pasal pencemaran nama baik dengan menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) oleh RS Omni internasional ini akhirnya harus mendekam di tahanan selama 6 tahun.

Kasus pemidanaan pencemaran nama baik merupakan contoh ancaman yang besar bagi kebebasan berekspresi di Indonesia. Banyak negara sudah menghapuskan delik pencemaran nama, tapi Indonesia justru menambah berat delik pencemaran nama melalui UU Informasi dan Transaksi Elektronik.

Adapun yang dilakukan oleh Prita Mulyasari sesungguhnya legal menurut Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlidungan Konsumen. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa salah satu hak dasar konsumen adalah hak untuk mengutarakan pengaduan dan keluhan. Email yang dikirim oleh Prita Mulyasari itu tidak jauh sebagai bentuk keluhan konsumen yang seharusnya dijamin serta dilindungi oleh Undang-undang perlindungan konsumen.

Namun, penggunaan pasal 27 (3) UU No.11 tahun 2008 tentang ITE yang digunakan untuk menggungat Prita tidak diimbangi dengan UU perlindungan konsumen maupun pasal 28F UUD 1945. Inilah yang akhirnya membuat konsumen bisa digugat secara pidana, seperti yang dialami oleh Prita.

Kita semua berharap adanya kasus ini bisa diambil banyak pelajaran baik kita sebagai konsumen, aparat penegak hukum, maupun instansi atau pihak tertentu yang sering berhubungan dengan publik. Sebagai konsumen, kita tidak perlu takut untuk mengkritik jika terdapat perlakuan buruk terhadap kita dan supaya lebih berhati-hati dalam bertindak. Sedangkan bagi pihak yang ruang lingkup kerjanya selalu berhubungan dengan pelayanan publik, jadikan kasus ini sebagai peringatan untuk dapat bertindak professional dengan mengutamakan asas pelayanan. Terakhir, kita mengharapkan kepada penegak hukum di Indonesia agar cermat dalam mengambil keputusan dengan mengutamakan hak yang berimbang antara yang digugat dan penggugat.

Semoga kasus ini tidak terulang kembali di kemudian hari. Keterulangan kasus serupa akan mengembalikan Indonesia ke iklim orde baru dimana tidak ada kebebasan untuk menyampaikan pendapat dan berkespresi.

Hifdzi Ulil Azmi

Mahasiswa Jurusan Farmasi Fakultas MIPA Universitas Indonesia

(dimuat di Harian Seputar Indonesia, Sabtu 6 Juni 2009)

Posted on Juli 14, 2009, in Tulisanku di Koran and tagged , , , . Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: